Aspirasi Idealis

Harapan di Tahun Politik, Kontestasi Demokrasi.

Oleh : Fian Anawagis

(Ketua II Hipma Gowa Kord. Pattallassang, 
PLT Ketua Karang Taruna Desa Panaikang)

Beberapa media yang dipasang dan ditempel sepanjang sisi jalan, membuat mata serasa tak luput dari penglihatan ketika hendak berlalu. Pepohonan dan pagar yang dulunya kosong, kini dipenuhi dengan beberapa jejeran material berisikan gambar-gambar, lengkap dengan jargon politiknya. Pada tahun 2019 mendatang setidaknya ada 4 jenis pemilihan, mulai dari DPRD, DPD, DPR-RI, dan pemilihan Presiden. Spanduk dan baliho menjadi sebuah andalan dalam memperkenalkan bahwa kontestasi demokrasi tidak lama lagi. Disamping itu aksi gencar para kandidat mempromosikan diri mereka dengan berbagai alat peraga dan media pendukung lainnya, sedikit demi sedikit mulai nampak. Dan beberapa waktu yang lalu, belum lama sesaat setelah euforia pemilihan kepala desa (PILKADES) yang dilaksanakan lebih cepat, khususnya di 69 desa se Kab Gowa. Hingga tulisan saya akan sedikit mengerucut pada fenomena elemen pemerintahan yang menaungi desa tempat saya tinggal.

Dibalik sebuah lembaga dalam hal ini perangkat pedesaan yang ideal, terdapat satu pihak oposisi dan saran masyarakat yang bersifat membangun untuk kemajuan desa, yang menjadi tempatnya melakukan aktivitas keseharian dalam berinteraksi. Masyarakat pedesaan yang notabenenya bersifat acuh tak acuh, atau bermasa bodoh terhadap persoalan sistem jalannya kepemerintahan dan perkara politik didalamnya menjadi refleksi tersendiri bagi seorang yang terpelajar yang ingin melihat suatu perubahan agar terlepas dari sifat stagnan dan ketidakmajuan yang cenderung lama. Berangkat dari elemen pemerintahan ditingkat desa dalam manajemen pengelolaan anggaran desa, dikarenakan minimnya sebuah pengetahuan politik dalam mengatur kehidupan mereka yang seharusnya dikurangi dan berusaha bagaimana upaya untuk memberikan pemahaman yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli akan pentingnya kemajuan desa terutama kesesuaian penggunaan anggaraan pedesaan. Melihat fenomena yang telah terjadi, pada beberapa periode tidak mengalami suatu perkembangan signifikan menurut pengamatan saya. Contoh kecilnya ada pada dana kepemudaan yang cair tidak sesuai dengan catatan keuangan di spanduk terpasang. Kemudian bergeser ke sektor pembangunan infrastruktur jalan, yang tergolong tidak efektif dan masih jauh dari kata mumpuni, Selama kurang lebih sepuluh tahun. Seperti pengukuran jalan dan sertu yang berada dilokasi strategis, sekitar sekolah yang sudah beberapa tahun rencana akan dilakukan alternatif pengaspalan untuk mendekati kata layak dan mumpuni sebagai jalan pendidikan. Dan beberapa waktu yang lalu masih terlintas difikiran, saya sudah mendengar langsung dari sebuah rapat bahwa akan masuknya perbaikan. tapi toh nyatanya sampai hari ini cibiran itu mungkin hanya sebuah perkataan manis, yang membuat masyarakat merasa terkelabui.

Salah satu gambar jalan berbatu setapak yang sudah belasan tahun, melewati

beberapa masa pemerintahan dan masih belum diperhatikan serta tidak ditindak lanjuti.

Menampung aspirasi dari masyarakat setempat yang mengatakan dalam bahasa Makassar, "Nacalla mentongmaki kapang pammarenta, ka niamo la'bi sampulo taung kamma tarrusuji anne oloanga". Yang berarti, "Pemerintah betul-betul telah mendiskriminasi kita, soalnya sudah hampir lebih 10 tahun begini-begini saja jalanan kita". Cukup miris yah, apalagi sudah lebih sepuluh tahun, waktu yang tidak sebentar untuk membenahi infrastruktur yang telah dijanjikan. Harapan saya ditahun politik, dalam kontestasi demokrasi yang telah bersebaran dimana-mana dengan beberapa media, lengkap dengan isi segelintir janji menuju kesejahteraan, agar setidaknya ada 1 janji yang bisa terealisasi masuk dalam kampung kami di daerah sekitar sekolah SMKN 5 GOWA. apabila pihak yang seharusnya berperan penting yang membaca opini saya yang masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari elemen atas hingga kebawah, semoga kedepannya pemerintah setempat yang akan terpilih dan dilantik terkhusus pada elemen perangkat di desa agar lebih akuntabel, berkompeten, bijak, transparan, serta tidak tebang pilih dan mengetahui betul kebutuhan masyarakat persoalan pengembangan sumber daya manusia dan alam, dan infrastruktur yang cenderung belum memuaskan agar segera dibenahi sesuai harapan masyarakat.