Membedah Dinamika Pilpres 2024 dengan Pendekatan Antropologi Sosial-Politik Kritis

 

(Ilustrasi AI)

Prosesi politik pemilihan presiden (capres) 2024 di Indonesia telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Prosesi ini ditandai dengan berbagai dinamika dan gejolak, mulai dari perebutan kursi partai politik, pembentukan koalisi, hingga munculnya berbagai isu dan masalah politik. Dalam membedah dinamika politik pilpres 2024, kita dapat menggunakan berbagai pendekatan dan teori. Pendekatan relevan yang dapat digunakan adalah pendekatan kritis sosiologi politik Islam dan teori sistem budaya.

Pemilihan presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu prosesi politik yang paling penting di Indonesia. Prosesi ini menentukan arah dan kebijakan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Abed Al-Jabiri dalam Sosiologi Politik Islam Historis Kritis, membagi sistem politik Islam menjadi 3 unsur utama, yaitu:

·  Aqidah, yaitu keyakinan yang menjadi dasar bagi seluruh sistem politik Islam.

·  Ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang digunakan untuk membiayai negara.

· Qabilah, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan suku dan budaya.

Al-Jabiri berpendapat bahwa ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem politik Islam yang unik. Dalam konteks politik pilpres 2024, unsur-unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dinamika dan gejolak yang terjadi.

  Aqidah digunakan untuk menganalisis faktor-faktor religius yang mempengaruhi dinamika politik pilpres 2024. Misalnya, kemunculan tokoh-tokoh politik yang menggunakan identitas agama untuk menarik dukungan masyarakat. Bahkan tak segan-segan menggaet pimpinan partai berbasis ormas yang kuat.

• Pemanfaatan aqidah dalam politikA qidah merupakan unsur fundamental dalam sistem politik Islam. Aqidah membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan politik. Dalam prosesi politik pilpres 2024, terdapat beberapa calon yang memanfaatkan aqidah untuk menarik dukungan dari umat Islam.

     Ghanimah digunakan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi dinamika politik pilpres 2024. Misalnya, peran partai politik yang memiliki dana besar dalam proses pencalonan dan kampanye Paslon.

• Pemanfaatan ghanimah dalam politik. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang digunakan untuk membiayai negara. Dalam konteks politik pilpres, ghanimah dapat diartikan sebagai sumber daya keuangan yang dimiliki oleh calon. Calon yang memiliki sumber daya keuangan yang besar dan backingan yang kuat memiliki keunggulan dalam prosesi politik pilpres. Hal ini karena mereka dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik lainnya. kerapkali masyarakat awam terkecoh dengan serangan fajar dari timses karena fikiran berjangka panjang politik masih belum terjangkau.

 

   Qabilah digunakan untuk menganalisis faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi prosesi politik pilpres 2024. Misalnya, peran tokoh-tokoh agama dan masyarakat adat dalam mempengaruhi opini publik. Juga relevansi unsur Shahifah untuk menganalisis faktor-faktor hukum yang mempengaruhi prosesi politik pilpres 2024. Seperti, peran salah satu pimpinan lembaga yudikatif yang melegalkan peraturan baru secara massif karena terdapat hubungan sanak keluarga.

• Pemanfaatan qabilah dalam politik, Qabilah adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan suku dan budaya. Dalam konteks politik pilpres, qabilah dapat diartikan sebagai jaringan dukungan politik yang dimiliki oleh calon. Calon yang memiliki jaringan dukungan politik yang kuat memiliki keunggulan dalam prosesi politik pilpres. Hal ini karena mereka dapat menggunakan jaringan tersebut untuk memenangkan pemilu.

  Selain pendekatan kritis sosiologi politik Islam, pendekatan gagasan relevan juga terdapat dalam teori antropologi Clifford Geertz tentang sistem budaya. Menurut Geertz, sistem budaya merupakan seperangkat konsep, nilai, dan norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sistem budaya ini dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat, termasuk dalam bidang politik.

  Dalam konteks prosesi politik pilpres 2024, pendekatan teori Geertz dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor budaya yang mempengaruhi prosesi tersebut. Seperti, peran budaya politik masyarakat dalam membentuk pola persaingan politik di Indonesia.

• Prosesi politik pilpres 2024 masih didominasi oleh faktor-faktor politik identitas dan primordialisme.

Kemunculan tokoh-tokoh politik yang menggunakan identitas agama, suku, atau ras untuk menarik dukungan masyarakat. Seperti garis keturunan kepemimpinan dan ideologi bertahan. Penggunaan politik identitas dan primordialisme ini dapat menimbulkan polarisasi dan konflik di masyarakat.

• Prosesi politik pilpres 2024 masih belum sepenuhnya demokratis.

Beberapa lembaga survey yang cenderung menayangkan hasil yang berbeda membuat citra manipulatif muncul dalam media kampanye pilpres. Praktik-praktik tersebut dapat menghambat proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Dilansir dari CNN, perbedaan hasil yang dirilis lembaga survei tidak hanya di segmen quick count, tetapi juga mengenai elektabilitas atau popularitas suatu calon. Sebagai contoh di Bulan Mei 2023 ketika beberapa lembaga survei ternama merilis hasil berbeda.

• Prosesi politik pilpres 2024 belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal ini terlihat dari masih banyaknya masalah-masalah sosial dan ekonomi yang belum terselesaikan. Prosesi politik pilpres yang meliputi debat gagasan dari para para Paslon seharusnya dapat menjadi sarana untuk mencari solusi kompleks dengan bertukar gagasan bagi masalah-masalah tersebut, sebagaimana masyarakat pahami bahwa mereka terpilih jadi calon karena memiliki kapasitas masing-masing, sehingga saling menjatuhkan dan enggan memperhatikan etik itu tidak dibenarkan.

Secara keseluruhan, prosesi politik pilpres 2024 merupakan proses yang kompleks dan multidimensi. Untuk memahami proses tersebut secara lebih komprehensif. Serta segala bentuk etik dalam penyampaian debat juga perlu diperlihatkan lebih halus lagi sebagai figur negarawan di depan ratusan juta mata rakyat yang menonton. Dengan menggunakan pisau analisa tersebut, kita dapat melihat bagaimana pendekatan kritis tersebut berperan dalam dinamika politik pilpres 2024. Asumsi munculnya politik identitas, pemanfaatan aqidah dan qabilah dalam politik dapat mengarah pada munculnya politik identitas. Politik identitas adalah politik yang menggunakan identitas agama, suku, atau ras sebagai dasar untuk meraih kekuasaan juga berimbas pada terpilihnya calon yang belum kompeten. Adapun pemanfaatan ghanimah dalam politik dapat mengarah pada terpilihnya calon yang belum kompeten. Hal ini karena calon yang memiliki sumber daya keuangan yang besar dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk memenangkan pemilu, meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Semakin menguatnya polarisasi politik, Prosesi politik pilpres 2024 telah menunjukkan adanya polarisasi politik di Indonesia. Polarisasi politik ini dapat semakin menguat jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari prosesi politik pilpres 2024, diperlukan kesadaran dari semua pihak, yaitu masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa politik tidak boleh didasarkan pada identitas agama, suku, atau ras apalagi kekuatan struktural keluarga. Partai politik perlu mencalonkan kandidat yang kompeten dan berintegritas. Juga penyelenggara pemilu perlu menjalankan tugasnya secara profesional dan imparsial.

Penulis: Fian Anawagis (Konsultan Sosial-Budaya di Sulapa Appa Studi Indonesia).