Menemukenali Konsep "Energi Baru Terbarukan" dan Era "Orde Baru Terbarukan"
Di tengah hiruk pikuk perubahan iklim, gaung "energi baru
terbarukan" (EBT) menggema bagaikan mantra penyelamat. Harapan akan masa
depan yang lebih hijau dan berkelanjutan tertanam dalam setiap alternatif yang
didirikan pada area pabrik yang mengerok sumber daya alam. Namun, di balik
optimisme ini, tersembunyi sarkasme pahit yang menggerogoti fondasi narasi EBT.
Ironisnya, kita berada pada era demokrasi namun terma "orde baru
terbarukan” juga turut memberikan sarkasme nyata terhadap kondisi bangsa hari
ini yang digembar-gemborkan pada opini publik, seolah tak jauh beda dengan
pendahulunya: penuh janji dan ambisi, namun terhalang oleh realitas kompleks
dan kontradiksi yang tak terelakkan. Negara-negara maju, yang gencar mendorong
EBT, masih bergantung pada energi fosil. Di sisi lain, negara-negara
berkembang, yang kaya akan potensi EBT, terhambat oleh keterbatasan teknologi,
infrastruktur, dan pendanaan. Munculnya EBT berpotensi melahirkan
"kapitalisme hijau", di mana perusahaan dan investor berlomba-lomba
mengeksploitasi sumber energi baru. Ironisnya, eksploitasi ini tak jauh beda
dengan yang dilakukan pada energi fosil, berpotensi merusak lingkungan dan
memicu konflik sosial. Fokus berlebihan pada EBT berpotensi mengalihkan
perhatian dari solusi yang lebih fundamental, seperti perubahan pola konsumsi
dan gaya hidup. EBT tak ubahnya tambalan sementara, mengabaikan akar
permasalahan krisis energi.
Di tengah hiruk pikuk isu
perubahan iklim gembar-gembor tersebut, tersembunyi sebuah sarkasme pahit yang
merujuk pada sistem pemerintahan yang seperti rasa lama orde baru tapi terbarukan.
Frasa ini bukan tanpa makna, melainkan sebuah kritik pedas terhadap realitas
yang terjadi.
Energi Baru, Benarkah Baru?
Mari kita telusuri lebih
dalam makna "energi baru". Benarkah energi ini baru? Faktanya, energi
matahari, angin, dan air sudah dimanfaatkan manusia sejak berabad-abad lampau.
Teknologi untuk memanfaatkan energi ini pun bukan hal baru.
Lantas, apa yang
"baru"? Jawabannya terletak pada intensi dan skala pemanfaatan. Kini,
energi terbarukan didorong sebagai solusi utama untuk menggantikan energi
fosil. Di sinilah letak sarkasmenya: energi yang "baru" ini hanyalah
versi "lama" yang dikemas ulang dengan label "hijau" dan
"berkelanjutan". Dalam gencarnya isu krisis iklim, upaya aktivis
lingkungan untuk menjaga sekitar area mereka juga terancam sewaktu-waktu akan
kriminalisasi.
Orde Baru Terbarukan: Kembali ke Masa Lalu dengan Kemasan Baru?
Frasa "orde baru
terbarukan" mengandung kritik terhadap cara pandang dan kebijakan yang
mendasari transisi era. Alih-alih mendorong perubahan sistemik yang adil dan
berkelanjutan, fokusnya terpaku pada teknologi dan solusi teknokratik. Seperti UU
ITE misalnya.
Sarkasmenya terletak pada
kemiripannya dengan rezim Orde Baru di Indonesia. Di masa lalu, pembangunan
ekonomi dikejar dengan mengabaikan hak-hak rakyat dan kerusakan lingkungan.
Kini, dalam transisi energi, pola yang sama terulang: sentralisasi,
privatisasi, dan pengabaian keadilan sosial. Serta bentuk kriminalisasi yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap para aktivis lingkungan yang membela
kepentingan wahana hidup masyarakat yang berkelanjutan.
Solusi Semu dan Janji Kosong
Energi terbarukan memang
penting, tapi bukan solusi ajaib. Membangun infrastruktur energi terbarukan
dalam skala besar membutuhkan biaya yang besar pula. Pertanyaannya, siapa yang
akan menanggung beban ini? Apakah rakyat kecil yang akan kembali dikorbankan?
Janji-janji tentang
kemandirian energi dan keadilan sosial pun patut diragukan. Di balik label
"hijau", terdapat kepentingan korporasi dan elit politik yang ingin
mendominasi pasar energi terbarukan.
Sarkasme "energi baru
terbarukan dan orde baru terbarukan" merupakan kritik terhadap transisi
energi dan era pemerintahan yang kurang adil dan tidak berkelanjutan. Kita perlu mewaspadai jebakan
solusi semu dan janji kosong. Transisi energi haruslah didorong dengan prinsip
keadilan sosial, demokrasi, dan keberlanjutan ekologis.
Hanya dengan perubahan
sistemik yang mendasar, transisi energi dapat menjadi jalan menuju masa depan
yang lebih adil dan berkelanjutan. Sarkasme realitas ini merupakan
tamparan keras bagi kita semua. Kita harus waspada terhadap manipulasi dan
propaganda, dan berani menuntut perubahan yang nyata. Kita membutuhkan energi
yang adil dan berkelanjutan, serta tata kelola yang demokratis dan transparan. Hanya
dengan kesadaran dan aksi kolektif, kita dapat mematahkan sarkasme realitas dan
membangun masa depan yang lebih baik.
Penulis: Fian Anawagis (Mahasiswa Magister Antropologi UH)