Uhuy! Alasan Mengapa Kita Harus Merestui Para Komedian Menduduki Senayan
Dewasa ini papan atas berita mengenai kepemiluan cukup menarik perhatian masyarakat dengan variannya yang unik. Kesan seperti memaksakan regulasi secara ugal-ugalan memenuhi opini para golongan zona tegak lurus diiringi pula dengan gaya khas beberapa komedian yang turut berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan tak tanggung-tanggung bisa mendulang suara rakyat diluar ekspektasinya sendiri, meskipun juga ada yang kebalikannya. Diantara DPD dan DPRD pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali menjadi sasaran kritik dan ledekan masyarakat. Kinerja para wakil rakyat yang terkesan tidak becus, korup, dan hanya mementingkan diri sendiri memicu rasa frustrasi dan kekecewaan publik. Di tengah situasi ini, muncul sebuah pertanyaan sarkas: "Kenapa parlemen kita lebih layak di isi oleh para komedian yang sesungguhnya daripada para politisi sekarang yang cenderung dianggap lawak alias badut oligarki?"
Lensa fungsionalisme struktural Talcott Parsons melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan memiliki fungsi masing-masing. Dalam hal ini, DPR memiliki fungsi untuk mewakili rakyat dan membuat undang-undang yang pro rakyat. Namun, kenyataannya DPR sering kali gagal menjalankan fungsinya. Para politisi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan partai mereka daripada memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini menyebabkan disfungsi dalam sistem politik dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap DPR. Sedangkan Weber sendiri melihat masyarakat sebagai arena pertarungan antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam hal ini, DPR menjadi arena pertarungan antara para politisi yang mewakili berbagai kepentingan, seperti partai politik, pengusaha, dan kelompok-kelompok elit lainnya.
Persaingan antar kelompok ini sering kali menghambat kinerja DPR dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi bangsa. Para politisi lebih sibuk dengan manuver politik dan lobi-lobi daripada mencari solusi terbaik untuk rakyat. Kemudian meminjam istilah dramaturgi Erving Goffman, dalam melihat kehidupan sosial sebagai sebuah pertunjukan drama di mana setiap orang memainkan peran tertentu. Dalam hal ini, para politisi adalah aktor-aktor yang memainkan peran sebagai wakil rakyat. Namun, pertunjukan yang ditampilkan para politisi sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka berpura-pura memperjuangkan rakyat, tetapi kenyataannya mereka hanya mementingkan diri sendiri. Coba lihat kembali hari ini, ada yang rating partainya tiba-tiba naik begitu drastis dalam hitungan jam untuk menyentuh ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Hal ini menyebabkan kekecewaan publik dan memicu krisis legitimasi DPR.
Sehingga wajarlah bila pertanyaan sarkas "Kenapa parlemen kita lebih layak di isi oleh para komedian tapi cerdas daripada mengaku para politisi tapi kelakuannya yang lawak?" memiliki dasar yang kuat. Para komedian dengan humornya yang kritis dan satir, mungkin lebih mampu mewakili suara rakyat dan menyuarakan kritik terhadap pemerintah daripada para politisi yang ada sekarang. Tentu saja, ini bukan solusi ideal. Parlemen seharusnya diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen yang kuat untuk memperjuangkan rakyat. Namun, situasi saat ini menunjukkan bahwa DPR membutuhkan perubahan drastis untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Mungkin, dengan memasukkan komedian yang tidak muluk-muluk ke dalam parlemen, dapat membawa angin segar dan perubahan positif dalam dunia politik Indonesia. Humor mereka yang kritis dan satir dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mengawasi kinerja pemerintah dan DPR.
Uhuyyy...
Penulis: Fian Anawagis (Mahasiswa Magister Antropologi UH)