Tambang Bayangan: Ketika Kekayaan Bumi Dibajak, Negara dan Rakyat Menangis

Di balik gemerlap keuntungan yang dipamerkan di layar media sosial dan laporan singkat di meja-meja kantor, ada lubang-lubang besar di tanah kita — secara harfiah dan figuratif. Tambang ilegal bukan sekadar soal alat berat yang melanggar izin; ini soal tata kelola yang rapuh, rantai ekonomi gelap yang menggerogoti masa depan lingkungan, dan—lebih menyakitkan lagi—kegagalan institusi yang mestinya menjadi benteng publik. Jika kita tak segera bertindak, kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan justru menjadi kutukan untuk generasi berikutnya.

Pertama, dampak lingkungan yang ditinggalkan tidak bisa ditoleransi sebagai “biaya produksi.” Sungai tercemar, hutan terpangkas, tanah longsor berulang: itu bukan statistik abstrak, itu kehidupan yang runtuh. Komunitas lokal kehilangan mata pencaharian tradisional dan dipaksa menukar udara bersih dengan asap dan debu. Biaya pemulihan lingkungan jauh melampaui segepok keuntungan jangka pendek yang dinikmati oleh jaringan pelaku tambang ilegal dan pelindungnya. Ini pencurian sumber daya dalam rupa paling kasar — dan ia dilakukan terang-terangan.

Kedua, tambang ilegal adalah cermin korupsi yang tak lagi malu. Dari pengurus lapangan hingga pejabat yang seharusnya menegakkan hukum, ada celah-celah yang dimanfaatkan. Perizinan fiktif, pengalihan wilayah, sampai praktik pungutan ilegal menjadi bukti adanya pasar gelap yang beroperasi dengan modal keberpihakan. Ketika penegakan hukum menjadi lambat dan pilih kasih, aturan hanyalah kertas — dan rakyat yang menanggung konsekuensinya. Kita tidak sedang menghadapi kegagalan teknis semata, melainkan kegagalan moral dari sistem.

Ketiga, klaim bahwa tambang ilegal menyediakan “lapangan kerja” adalah narasi menipu. Pekerjaan yang digadang-gadang seringkali berbahaya, tidak dibayar layak, dan tanpa jaminan keselamatan. Apa gunanya angka-angka statistik yang tampak bila di baliknya ada korban kecelakaan, anak-anak yang putus sekolah, dan keluarga yang kehilangan sumber kehidupan jangka panjang? Pembangunan sejati tidak memetik hasil dengan menggadaikan masa depan.

Sikap seharusnya jelas: penegakan hukum yang tegas dan transparan, rehabilitasi lingkungan yang terukur, dan mekanisme pemulihan bagi komunitas terdampak. Pemerintah daerah dan pusat wajib membuka data perizinan, menindak pelaku—dari kaki tangan hingga otak di balik jaringan—dan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Perusahaan legal yang taat aturan juga harus diajak bertanggung jawab, bukan dijadikan kambing hitam sementara praktik abu-abu dibiarkan beroperasi.

Akhirnya, tambang ilegal bukan masalah teknis yang bisa diselesaikan oleh satu operasi razia berkedip mata. Ini soal politik, ekonomi, dan etika publik. Jika kita terus bungkam, membiarkan lubang-lubang itu makin dalam, kita sama saja merelakan masa depan untuk dijual kepada kepentingan sempit. Sudah saatnya suara publik lebih nyaring: hentikan pembajakan bumi ini, pulihkan yang dirusak, dan pastikan kekayaan alam kembali menjadi hak rakyat — bukan santapan para penghisap di balik layar.