Belah Bambu: Konflik Horizontal di Era Digital

   Ruang publik digital kita dipenuhi amarah narasi yang  sekilas tampak sebagai kritik sosial. Namun, diframing seperti bukan untuk mencari keadilan, melainkan memicu gesekan antar-kelas pekerja. Fenomena ini bukanlah hal baru. Jika merujuk pada sejarah, ada manifestasi modern dari teknik kolonial klasik yang dikenal sebagai Devide et Impera. Aktor-aktor yang menyebarkan narasi adu domba ini sedang memainkan peran lama dalam panggung baru yakni menciptakan konflik horizontal agar (status quo) kekuasaan vertikal menjadi terusik.

   Dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, kita mengenal VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang tidak menguasai Nusantara dengan pasukan yang besar, melainkan dengan strategi memecah belah, satu pihak direndahkan (ditekan), satu pihak berusaha diangkat (diberi privilese semu), agar keduanya saling bertarung dan melupakan siapa yang sebenarnya memegang kendali.

  Narasi yang membenturkan (dua variabel) seperti contohnya honorer (tendik, nakes, stafdes) dengan pegawai MBG, meniru pola ini secara presisi: Pihak yang "Diinjak", yang dinarasikan sebagai kelompok intelektual yang terpinggirkan dan tidak dihargai. Pihak yang "Diangkat": Pegawai MBG, yang dinarasikan sebagai pekerja teknis baru yang muncul viral ke permukaan, mendapat "durian runtuh" atau gaji yang tidak proporsional dengan beban intelektualnya.

   Para pembuat narasi (provokator) ini meminjam mentalitas kolonial dengan menciptakan ilusi bahwa kesejahteraan pegawai MBG lebih prioritas ketimbang beberapa pengabdian profesi-profesi yang lebih eksis sebelumnya. Padahal, dalam realitas anggaran negara, kedua variabel tersebut berada dalam pos yang berbeda dan seharusnya bisa sama-sama dimuliakan.

Kelangkaan: The Image of Limited Good

  Kebakaran emosi di ruang publik dalam konsep antropolog Foster mengenai The Image of Limited Good (Gambaran Kebaikan Terbatas) memandang banyak orang khususnya mereka yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi memiliki bias kognitif bahwa sumber daya (gaji, status, kesejahteraan) bersifat terbatas dan statis (Zero-Sum Game).

$$Keuntungan (A) + Kerugian (B) = 0$$

Artinya, jika variabel B mendapatkan gaji layak (Keuntungan A), masyarakat bawah sadar merasa itu diambil dari jatah variabel A (Kerugian B).

   Para pembuat narasi adu domba mengeksploitasi ketakutan purba mengubah potensi solidaritas antar-pekerja menjadi kecemburuan sosial yang tinggi dan menjadi atmosfer kompetisi mematikan tanpa mengcrosscheck kembali data dan fakta yang ada. (Baca: prioritas anggaran pemerintah) 

Kekerasan Lateral (Lateral Violence)

   Dalam studi pascakolonial, Fanon menjelaskan fenomena di mana kelompok tertindas sering kali tidak menyerang penindasnya, melainkan menyerang sesamanya. Ini disebut kekerasan lateral.

   Narator yang memprovokasi isu ini terdeteksi mengarahkan kemarahan kepada sesama rakyat kecil (struktur horizontal) yang kebetulan baru mendapatkan peluang kerja sebagai garda depan di sektor pelayanan pemenuhan gizi (dapur MBG) sebagai prioritas negara dalam mencegah stunting dan mewujudkan generasi emas. Seolah-olah pemerintah berat sebelah karena melakukan gebrakan besar (program SPPI yang dibekali pengetahuan teknis dan manajerial dan adanya unit SPPG). Yang tak lain dan tak bukan sebagai motor penggerak dalam menerapkan sistem seperti apa yang dilakukan diluar negeri. (Baca: sistem pendidikan Finlandia) 

  Ini adalah pengalihan isu yang terencana. Selama para honorer sibuk mencemburui pegawai dapur umum, dan pegawai dapur umum sibuk membela diri, menuntut reformasi sistem pengupahan nasional yang adil secara menyeluruh. dalam masyarakat modern yang egalitar, setiap kerja yang memberikan nilai guna—baik itu mengajar matematika, merawat pasien atau memastikan gizi anak—layak mendapatkan upah yang bermartabat.

  Solusi dari ketimpangan ini bukanlah dengan menarik pegawai MBG ke bawah agar sama menderitanya para honorer atau hingga kehilangan lapangan pekerjaan mereka, melainkan mendorong para honorer (variabel A) ke atas agar sama sejahteranya (atau lebih tentunya dengan kompetensi). Kita harus menolak mentalitas Devide et Impera ini. Benang merah kesejahteraan para honorer bukanlah para SPPI yang telah melewati berbagai tes atau tukang masak hingga distributor makanan yang harus dicemburui, melainkan kebijakan yang masih ditunggu konsep keadilannya bagi perhatian upah honorer yang dianggap punya kontribusi penting bagi kemajuan sdm negara.

Semua ada waktunya. Kita hanya perlu menghargai masing-masing proses setiap orang. 

Fian Anawagis

SPPI (Alumni Magister Antropologi UH)